Surat Pengantar RT dan RW

Aturan mengenai persyaratan layanan yang disederhanakan, termasuk syarat keterangan RT/RW atau Desa/Kelurahan untuk mengurus pindah domisili.

Disampaikan Dirjen Dukcapil Kemendagri, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, keterangan RT/RW hingga Desa/Kelurahan sudah dihapuskan mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) 96 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 108 Tahun 2019.

Perpindahan penduduk dalam satu Kabupaten/Kota, juga tidak memerlukan Surat Keterangan Pindah atau SKP. Hanya penduduk yang melakukan perpindahan antar Kabupaten/Kota atau antar Provinsi yang akan dibekali SKP oleh Dinas Dukcapil asal untuk diberikan ke daerah tujuan.

Dihapusnya keterangan RT/RW sampai Desa/Kelurahan, karena Data Kependudukan yang diampu Dukcapil sudah lengkap, sehingga tidak memerlukan verifikasi dari RT/RW maupun Desa/Kelurahan.

“Kecuali penduduk tersebut belum terdata dalam database, maka perlu pengantar RT/RW untuk membuat NIK pertama kali”.

Pengantar RT/RW hanya diperlukan jika warga belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terdata di sistem. Warga hanya perlu membawa fotokopi Kartu Keluarga (KK) ke kantor Dinas Dukcapil setempat.

Surat pengantar RT/RW masih diperlukan untuk:

• Pembuatan NIK Pertama Kali: Jika seorang penduduk belum pernah terdata dalam sistem kependudukan nasional dan belum memiliki NIK, maka surat pengantar dari RT/RW masih diperlukan untuk keperluan pembuatan NIK awal. 

Syarat umum untuk layanan kependudukan (tanpa pengantar RT/RW):

• Pindah Alamat (satu kabupaten/kota): Cukup membawa fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan datang langsung ke kantor Disdukcapil di domisili baru.
• Pindah Alamat (antar kabupaten/kota atau provinsi): Anda perlu mengurus Surat Keterangan Pindah (SKP) dari Disdukcapil daerah asal untuk kemudian dibawa ke Disdukcapil daerah tujuan.
• Pembuatan KTP: Warga cukup membawa fotokopi Kartu Keluarga (KK) ke kantor Disdukcapil.

Mengurus e-KTP dan Akta Kelahiran Cukup Fotokopi Kartu Keluarga

Mempertimbangkan bahwa cakupan perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik (e-KTP) sampai saat ini baru mencapai 86%, dan cakupan kepemilikan Akta Kelahiran baru mencapai 61,6%, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo telah memerintahkan para Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia untuk segera melakukan percepatan layanan perekaman e-KTP serta penerbitan akta kelahiran.

Administrasi Kependudukan

Beberapa hal yang perlu diketahui dan disiapkan warga saat melengkapi suatu dokumen administrasi kependudukan di kantor kelurahan, antara lain :

DASAR HUKUM :
1. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo ;
2. Perturan Bupati Nomor 30.A1 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kelurahan di Lingkungan Kabupaten Purworejo.;
3. UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
4. PP Nomor 37 tentang Petunjuk Pelaksanaan UU No. 23 Th. 2006;
5. Perda Kabupaten Purworejo Nomor  9 Tahun 2004;
6. Perda Kabupaten Purworejo Nomor  2 Th. 2010 tentang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;